Gerindra Bingung Kebijakan Pencalegan

Penulis : Stefanus Osa Triyatna | Jumat, 22 Maret 2013 | 17:15 WIB

KRISTIANTO PURNOMOSekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani (kiri) dan Ketua Umum Partai Gerindra, Suhardi menunjukkan nomor urut partai saat Rapat Pleno Pengundian Nomor Urut Partai Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD 2014 di Kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Senin (14/1/2013). Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan 10 partai politik dan tiga partai politik lokal Aceh lolos menjadi peserta Pemilu 2014. KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) masih merasa bingung pada kebijakan pencalonan legislatif yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pengunduran diri bakal caleg tidak diperbolehkan di lakukan penggantian, tetapi sebaliknya, apabila caleg yang mundur adalah perempuan, KPU memperbolehkan dilakukan penggantian.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Haris Bobihoe, dalam diskusi di KPU, Jakarta, Jumat (22/3), mengatakan, dasar hukum yang dipergunakan KPU tidak jelas. Memang, parpol dihadapkan pada keterikatan peraturan untuk keterwakilan perempuan dalam mengisi kursi parlemen. Namun peraturannya dibuat terlampau ambigu.
"Begitu pula sikap ambigu ditunjukkan Gerindra, atas aturan bahwa caleg yang mendaftarkan pada dua daerah pemilihan bisa langsung digugurkan. Nah, pertanyaannya, apakah bisa digantikan dengan nomor urutan di bawahnya yang ditetapkan oleh partai?" tanya Haris.
Sosialisasi aturan pencalegan memang sangat dibutuhkan lebih detail. Sebab, dengan aturan yang sangat rigit, berarti selama menuju pemilu legislatif , seorang caleg tidak boleh sakit bahkan tidak boleh meninggal dunia.